1. Landasan utama pemberlakuan otonomi daerah terdapat pada produk undang-undang yang disusun oleh.... a. MPR b. DPR c. DPR dan Presiden d. Presiden 2. Masyarak

1. Landasan utama pemberlakuan otonomi daerah terdapat pada produk undang-undang yang disusun oleh....
a. MPR
b. DPR
c. DPR dan Presiden
d. Presiden

2. Masyarakat tidak puas dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di akhir masa pemerintahan Suharto. Pada awal era reformasi, sempat muncul wacana untuk memperkuat pemerintahan daerah meskipun akhirnya tidak disetujui oleh rakyat Indonesia. Wacana tersebut
berupa wacana....
a. otonomi terbatas
b. otonomi luas
c. daerah khusus
d. negara federal

3. Pelaksanaan otonomi daerah diletakkan pada wilayah kabupaten dan kota, bukan propinsi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa....
a. kabupaten dan kota merupakan ujung tombak pengelolaan daerah
b. kabupaten dan kota merupakan tempat yang strategis
c. kabupaten dan kota jumlah penduduknya sedikit
d. kabupaten dan kota tingkat pendapatannya rendah

4. Pemerintahan daerah berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas....
a. Pemerintah daerah dan aparat pendukungnya
b. kepala daerah dan perangkat daerah
c. pemerintah daerah dan DPRD
d. kepala daerah dan DPRD

5. Pemilihan kepala daerah yang dikuasai oleh salah satu kontestan pemilu menyebabkan para kepala daerah tidak dapat bergerak bebas dalam melaksanakan asas desentralisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri pelaksanaan otonomi pada masa....
a. orde lama
b. orde baru
c. orde reformasi
d. orde awal kemerdekaan

6. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah....
a. provinsi
b. kabupaten
c. kota
d. kecamatan

7. Apabila kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya selama kurun waktu tertentu, wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah. Kurun waktu yang dimaksud adalah....
a. enam bulan terus menerus
b. enam bulan meski berselang
c. satu tahun terus menerus
d. satu tahun meski berselang

8. Salah satu kewajiban kepala daerah adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban sebagai kepala daerah kepada....
a. presiden
b. DPRD
c. perangkat daerah
d. masyarakat setempat

9. Hubungan keuangan antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dilaksanakan secara....
a. bebas dan adil
b. adil dan setara
c. setara dan merata
d. merata dan seimbang

10. Dalam melaksanakan otonomi daerah, DPRD dan kepala daerah membuat peraturan daerah. Suatu peraturan daerah dapat dinyatakan sah jika telah mendapat persetujuan dari....
a. DPRD saja
b. kepala daerah saja
c. DPRD dan kepala daerah
d. DPRD, kepala daerah, dan masyarakat