Sebab kemunduran kabinet wilopo

 KABINET WILOPO

Kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara.

Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Iskaq Cokroadisuryo (menteri dalam negeri) menyetujui dikembalikan tanah Deli Planters Vereenging (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani.

Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Polisi pada tanggal 16 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan lima orang petani terbunuh. Peristiwa-peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yg tajam dari pers maupun dari parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat kepada presiden.

Kabinet Wilopo jatuh karena beberapa peristiwa yang memperlemah kekuasaannya seperti Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur.