bagaimana proses perubahan APBN

Perubahan APBN dapat disebabkan oleh beberapa hal. Perubahan juga dapat bersifat makro maupun mikro. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro adalah salah satu penyebab perlu dilakukannya perubahan APBN. Di samping itu, perkembangan dan perubahan kebijakan juga dapat menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran yang berdampak terhadap besaran APBN sehingga perlu dilakukan perubahan APBN.
Sharing session yang diselenggarakan Ditjen Anggaran pada hari Rabu (4/3) menyajikan materi mengenai kajian hukum proses perubahan APBN. Acara yang diselenggarakan di ruang Achmad Rochjadi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pegawai Ditjen Anggaran mengenai ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam proses perubahan APBN. Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN, Wawan Sunarjo, menjadi narasumber pada sharing session ini.
Wawan Sunarjo menyampaikan materi mengenai siklus penyusunan APBN, kajian hukum perubahan APBN, mekanisme pengambilan keputusan atas perubahan APBN, kewenangan pemberian persetujuan atas Undang-undang APBN-P, dan contoh alasan pengajuan perubahan APBN 2015. “Pada dasarnya sesuai kajian hukum, pemerintah dapat mengajukan perubahan APBN sepanjang terjadi kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang”, paparnya.
Pemerintah dapat mengajukan Perubahan APBN sebelum tahun berjalan berakhir. “Pengajuan tersebut dapat dilakukan baik pada awal, tengah, maupun akhir tahun berdasarkan kondisi-kondisi yang tersebut dalam undang-undang”, pungkasnya.
Diskusi interaktif yang dilaksanakan setelah pemaparan materi juga mendapat sambutan hangat dari para peserta. Berbagai pertanyaan seputar perubahan APBN mewarnai acara diskusi ini. Di samping itu, implementasi proses perubahan APBN juga memperkaya pengetahuan peserta sharing session . Sangat bermanfaat. (cys)